DIALEKSIS.COM | Kolom - Salah satu peristiwa yang menakjubkan di dunia ini adalah peristiwa Referendum Timor Leste (Timor Timur) berhasil pada abad sekarang, bahkan tawaran otonomi khusus dari Pemerintah BJ Habibie ditolak habis-habisan oleh rakyat Timor Timur. 

DIALEKSIS.COM | Lhokseumawe - Ketua Komite I Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) Fachrul Razi melakukan kunjungan daerah pemilihan (kundapil) di Kabupaten Bireuen, Selasa (10/10/2023). 

DIALEKSIS.COM | Jakarta - Ketua Komite I DPD RI Fachrul Razi mengatakan dirinya akan memperjuangkan Revisi UUPA dengan alokasi dana Otonomi Khusus (Otsus) untuk desa (gampong) di Aceh minimal 10 persen. 

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Masyarakat sipil Aceh menyampaikan kajian kebijakan kepada Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Aceh, Saiful Bahri alias Pon Yaya, terkait masukan masyarakat sipil dalam agenda revisi Undang Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh atau UUPA. 

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Menjelang dilaksanakannya rapat finalisasi tim perumus revisi UU Nomor 11 Tahun 2006 di gedung DPRA, Rabu (12/4/2023), spanduk penolakan revisi UUPA terlihat kembali berkibar di pagar kantor legislatif Aceh itu.

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Sejumlah spanduk berisikan #Tolak Revisi UUPA berkibar di berbagai lokasi di Banda Aceh, Minggu (09/04/2023). Spanduk berukuran 4x1 Meter dari berbagai elemen sipil tersebut terlihat di sejumlah lokasi seperti Simpang BPKP Ulee Kareng, Depan Gedung Banda Aceh Madani Education Center (BMEC) dan di kawasan Darussalam, Banda Aceh.

DIALEKSIS.COM | Aceh - Sejumlah mahasiswa mengatasnamakan Alamp Aksi Aceh melakukan aksi ke kantor DPRA, Selasa (4/4/2023). Hal ini dilakukan untuk menolak draft revisi UU Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh karena dinilai selama ini sangat tertutup kepada masyarakat Aceh.

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Wacana revisi Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 Pemerintah Aceh terus bergulir, penyusunan draft revisi UUPA tersebut kini sedang dilaksanakan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) dan direncanakan akan diserahkan bulan depan ke pemerintah pusat.

Menanggapi hal itu, Mantan Pangdam Iskandar Muda, Mayor Jenderal TNI (Purn.) Teuku Abdul Hafil Fuddin mengatakan, saat ini UUPA tidak perlu dilakukan revisi, namun yang harus dilakukan adalah mempertegas implementasi dari setiap pasal dalam UUPA yang belum dibuat.

DIALEKSIS.COM | Dialog - Produk hukum Undang-undang Pemerintah Aceh (UUPA) sudah berjalan satu dekade lebih (17 tahun), dimana saat ini sedang berlangsung kegiatan merevisi UUPA. Mencermati fenomena itu Dialeksis.com berbincang langsung bersama Juanda Djamal inisiator sekaligus pemimpin lembaga Acehnese Civil Society Task Force (ACSTF) yang fokus memperjuangkan perdamaian di Aceh sehingga terwujud. Seperti apa pemikirannya, simak isi wawancaranya.

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Pembahasan draft revisi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh atau di Aceh dikenal UUPA, menuai banyak kritikan dan masukan dari berbagai pihak, baik LSM, Aktivis, maupun Akademisi. 

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Draft revisi UU Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh yang akan diajukan kepada pemerintah pusat untuk disahkan dinilai menuai polemik baru.

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Kaukus Peduli Aceh (KPA) secara tegas menolak wacana pengesahan bendera bulan bintang sebagai bendera Aceh karena tidak mencerminkan keistimewaan dan kekhususan Aceh secara menyeluruh, namun hanyalah untuk melambangkan kepentingan tertentu yang berpotensi menimbulkan polemik baru di Aceh di tengah perdamaian. 

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Ketua Yayasan Advokasi Rakyat Aceh (YARA), Safaruddin, SH, mengungkapkan keprihatinannya terkait masalah frasa yang tercantum dalam revisi Pasal 3 UUPA tentang Batas Wilayah Aceh.

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Saat pembahasan draft revisi Undang-Undang Pemerintah Aceh (UUPA), tim penyusun terus menyisir berbagai usulan dan masukan untuk menjawab polemik dari isu-isu krusial yang belakangan ini menjadi perdebatan.

DIALEKSIS.COM | Aceh - Naskah Akademik dan draft revisi Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintah Aceh (UUPA) diserahkan Tim Universitas Syiah Kuala (USK) kepada DPRA yang diterima langsung oleh Ketua Saiful Bahri, Senin (31/10/2022) di ruang sidang paripurna.

DIALEKSIS.COM | Aceh - Tim dari Universitas Syiah Kuala (USK) hingga saat ini masih menyusun draft rancangan revisi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA). Draft tersebut pun belum dapat dipublikasi secara luas lantaran masih dalam tahap penyempurnaan.

DIALEKSIS.COM | Jakarta - Kolaborasi Masyarakat Sipil Aceh (Komasa) menyampaikan draft revisi Undang-Undang Nomor 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA) kepada Kementerian Politik Hukum dan Keamanan (Kemenpolhukam) yang diterima oleh Deputi 1 Politik Dalam Negeri yang diwakili oleh Asisten Deputi Koordinasi Otonomi Khusus I Politik Dalam Negeri, Brigjen TNI Danu Prionggo, Senin (03/08/22) di Kantor Kemenpolhukam, Jakarta.

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Pihak DPR-RI sudah mulai menagih draft Revisi Undang-undang Pemerintah Aceh (UUPA) versi DPR Aceh.  

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Ketua DPR Aceh Saiful Bahri alias Pon Yahya walk out (keluar) dalam acara seminar uji publik mengenai Rancangan Undang-undang tentang Perubahan Undang-undang No. 11/2006 tentang Pemerintah Aceh (UUPA) yang diselenggarakan oleh DPD RI di Ruang Serbaguna Setda Aceh, Senin (6/6/2022) kemarin.

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Saiful Bahri Alias Pon Yahya mengadakan pertemuan dengan insan jurnalis dalam kegiatan Coffee morning di Aula Serba Guna, Gedung DPR Aceh, Banda Aceh, Jumat (27/5/2022).